Latar Belakang
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengecam lambatnya upaya pencegahan malaria di enam provinsi Papua. Ia meminta Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk segera mempercepat eliminasi penyakit ini. Ribka menegaskan, malaria tetap menjadi masalah berat bagi masyarakat Papua, yang memerlukan tindakan keras dari pemerintah daerah.
Fakta Penting
Dalam rapat evaluasi virtual di Jakarta, Ribka mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran krusial dalam menyediakan regulasi dan fasilitasi untuk percepatan eliminasi malaria. Ia juga menyebutkan bahwa rapat tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan stakeholder terkait. “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penguatan regulasi adalah kunci untuk mencapai target eliminasi,” ujar Ribka.
Dampak
Percepatan eliminasi malaria di Papua tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting bagi upaya pembangunan regional. Ribka menambahkan, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menangani masalah ini. “Kami berharap, dengan kerja sama lintas sektoral, Papua bisa bebas dari malaria sebelum tahun 2030,” pungkasnya.
Penutup
Dengan pernyataan tegas dari Wamendagri Ribka Haluk, Papua diharapkan bisa mengatasi masalah malaria yang sudah lama merenggut nyawa masyarakat. Apakah langkah-langkah konkrit sudah siap dilakukan? Hanya waktu yang akan menentukan jawabannya.
