Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus bulan lalu menempatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan subsidi energi sebagai prioritas utama. Dua program besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai kurang lebih Rp 335 triliun dan Sekolah Rakyat sekitar Rp 25 triliun, dielu-elukan sebagai bukti komitmen negara pada rakyat.
Antusiasme itu wajar, tapi anggaran jumbo bukan jaminan. Ia bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi beban fiskal yang menghantui. Seperti diingatkan Wekke (2024), pembangunan tak boleh berhenti di proyek politik jangka pendek, melainkan harus melahirkan sistem sosial yang berkelanjutan.
Membiarkan APBN menanggung semua kebutuhan gizi dan pendidikan dengan anggaran super jumbo jelas berisiko. Di sisi lain, ada lebih dari 7 juta anak muda Indonesia masih menganggur (BPS, 2025).
