Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Aceh. JK menilai masalah utama di Tanah Rencong bukan terkait masalah syariah, melainkan ketidakadilan ekonomi.
“Di Aceh apa masalahnya, Aceh sangat kaya SDA (sumber daya alam). Gas minyak pada waktu itu. Tetapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak besar dibandingkan kekayaan alamnya. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara,” kata Jusuf Kalla dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Jusuf Kalla menilai ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat Aceh. JK menyebut kesejahteraan masyarakat Aceh harus menjadi landasan dalam revisi UU tersebut.
