[Judul 1]

Memasuki hampir 300 hari masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto , arah kebijakan ekonomi dan tata kelola negara mulai menunjukkan pola konsolidasi yang lebih matang. Salah satu sinyal terkuat terlihat dari keputusan menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang merugi, sekaligus memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi enam orang.

Keputusan ini menjadi langkah tegas yang jarang diambil di tingkat tertinggi kepemimpinan negara. Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, ia bahkan menyebut praktik tantiem sebagai “akal-akalan” yang selama ini merugikan negara, disambut standing applause oleh anggota DPR RI.

Kebijakan ini bukan sekadar gebrakan, melainkan bagian dari upaya memperkuat disiplin fiskal dan mengembalikan BUMN ke fungsi utamanya sebagai mesin pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka kebijakan publik, langkah ini dapat dibaca sebagai bentuk policy consolidation, fase di mana kebijakan yang telah diidentifikasi sebagai prioritas mulai diimplementasikan dengan arah dan mekanisme yang lebih tegas.