Latar Belakang
Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras tantiem komisaris BUMN yang dinilainya tidak masuk akal. Dalam pidato Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di gedung parlemen, Jumat (15/8/2025), Prabowo mengecam adanya komisaris BUMN yang mendapat tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo dengan tegas.
Fakta Penting
Prabowo menyinggung masalah tantiem yang dinilainya sebagai akal-akalan, terutama karena kompensasi tersebut tidak sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Dia juga mengumumkan rencana untuk menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN. “Tantiem hanya akal-akalan,” tegas Prabowo, menyoroti ketidakadilan dalam sistem remunerasi saat ini.
Dampak
Kritik Prabowo mengundang perhatian publik terhadap praktik tantiem di BUMN. Banyak yang merasa bahwa angka Rp 40 miliar per tahun tidak proporsional, terutama mengingat kewajiban komisaris yang terbatas. Ini juga menjadi indikator atas keinginan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi di sektor BUMN.
Penutup:
Dengan mengkritik tantiem komisaris bumn, Prabowo tidak hanya memperdebatkan masalah finansial, tetapi juga menyoroti keadilan dan kewajaran dalam sistem pemerintahan. Pertanyaan besar muncul: apakah tantiem sebesar itu benar-benar layak diberikan, ataukah ini hanya menjadi contoh ketidakwajaran yang perlu dihapus?
